Jokowi Siapkan Rp496 Triliun untuk Bansos di Tahun Politik, Publik Tanya-tanya Peran Mensos Risma

"Jokowi Siapkan Rp496 Triliun untuk Bansos di Tahun Politik, Publik Tanya-tanya Peran Mensos Risma"

1 min read

Jokowi Siapkan Rp496 Triliun untuk Bansos di Tahun Politik, Publik Tanya-tanya Peran Mensos Risma - Tahun 2024 adalah tahun politik yang penting bagi Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) akan digelar untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di tengah persaingan politik yang sengit, Presiden Jokowi tampak tidak mau kalah pamor.

Ia mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang sangat besar, yaitu Rp496 triliun. Angka ini hampir sama dengan anggaran bansos di awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang mencapai Rp498 triliun.

Bahkan, anggaran bansos tahun ini lebih besar dari tahun 2021, 2022, dan 2023, yang masing-masing sebesar Rp468 triliun, Rp460,6 triliun, dan Rp439,1 triliun.

Bansos yang digelontorkan oleh pemerintah meliputi berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, subsidi BBM, listrik, bunga KUR, dan bantuan pangan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, semua program bansos ini sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yang telah dibahas dan disetujui bersama DPR.

Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos adalah salah satu instrumen negara untuk melindungi masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi.

Namun, kebijakan bansos yang besar-besaran ini tidak luput dari sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Presiden Jokowi yang langsung turun tangan untuk membagikan bansos, sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak terlihat terlibat.

Apakah ini merupakan strategi politik Jokowi untuk menarik simpati masyarakat jelang pemilu? Apakah ini menunjukkan ketidakpercayaan Jokowi terhadap Mensos Risma, yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan peduli rakyat? Ataukah ini hanya kebetulan belaka?

Belum ada penjelasan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Sosial terkait hal ini. Namun, yang pasti, bansos yang diguyurkan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai, bansos menjadi alat politik yang merugikan rakyat.

Jangan sampai, bansos menjadi sumber korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai, bansos menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.